Berita harian warta kota, Senin (24/3) yang menurunkan berita dengan judul yang cukup besar, “Kabupaten Bekasi Segera di Mekarkan”. Dimana dalam koran tersebut di laporkan, untuk kepentingan pengkajian pemekaran, DPRD Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 900 juta dalam APBD 2008. Pemekaran dianggap solusi untuk mengejar ketertinggalan pembangunan antara wilayah Kabupaten Bekasi bagian utara(selanjutnya wilayah utara) dengan selatan (wilayah selatan).
Memang kalau melihat kondisi riil wilayah utara secara umum, susah untuk membantah fakta, bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah utara lebih rendah di banding wilayah selatan. Pembangunan jalan tol dan pusat kawasan industri yang berada diwilayah selatan, telah memacu secara cepat dan menjadikan wilayah selatan melesat meninggalkan saudaranya yang berada di wilayah utara. Kondisi inilah pemicu awal yang melahirkan kesenjangan pembangunan wilayah utara dan selatan. Tidak sampai disitu, kondisi ini diperparah dengan pemindahan pusat Ibu Kota Kabupaten Bekasi ke daerah kawasan industri Delta Mas yang berada diujung tenggara south east Kabupaten Bekasi. Bagi masyarakat kabupaten bekasi yang berada di Kecamatan Tarumajaya, Babelan, Tambelang dan Muara Gembong harus menempuh jarak 20 KM untuk mencapai pusat pemerintahan. Pemindahan ibu kabupaten ditengah semangat desentralisasi yang menjadi semangat UU Otda, menjadi sangat ironis.
